SEKADAU – Supli sebagai perwakilan Masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Arvena Sepakat sebelum seluruh persoalan lahan dengan masyarakat diselesaikan.

Desakan tersebut menyusul informasi yang diterima warga bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit, anak perusahaan Gunas Investama Group itu, tengah mengurus peningkatan perizinan dari Izin Usaha Perkebunan (IUP) menjadi HGU.
Warga menilai penerbitan HGU belum layak dilakukan karena aktivitas perusahaan selama hampir 20 tahun di wilayah Nanga Mahap masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari dugaan penggarapan kawasan hutan lindung, penanaman sawit di sempadan sungai, penggunaan lahan di luar IUP, hingga persoalan lahan yang masuk kawasan permukiman dan rumah adat.
Dugaan Penggarapan Kawasan Hutan Lindung
Persoalan terbaru yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan aktivitas pembukaan dan penggarapan lahan oleh PT Arvena Sepakat di kawasan hutan lindung di Desa Sebabas, Kecamatan Nanga Mahap.
Pada Minggu, 8 November 2026, perwakilan masyarakat turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang sebelumnya telah diserahkan pemiliknya kepada perusahaan.
Dari peninjauan tersebut, warga menemukan kondisi lahan yang diduga terlantar, berada di luar areal HGU, berdekatan dengan kawasan hutan lindung, bahkan diduga telah menyentuh kawasan yang dilindungi.
Masyarakat meminta pemerintah segera memastikan status kawasan dan legalitas aktivitas perusahaan melalui pemeriksaan lapangan serta penegakan ketentuan yang berlaku.
Kirmanto, perwakilan warga, mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian dari pemerintah terkait status lahan dan tindak lanjut atas berbagai persoalan yang telah mereka sampaikan.
“Kami sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau, khususnya Bupati dan dinas terkait, agar mempertegas seperti apa penyelesaian persoalan perusahaan ini. Pada Juni lalu kami sudah melakukan mediasi, tetapi sampai hari ini belum ada hasil tertulis atau hitam di atas putih yang bisa menjadi pegangan masyarakat,” ungkap Kirmanto didampingi warga lainnya yakni Senti, Anen dan Elo.
Tanam Sawit di Sempadan Sungai Tanjung Buluh, Riam Batang hingga Sebabas
Selain dugaan penggarapan kawasan hutan lindung, masyarakat juga menyoroti aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan sempadan sungai.
Lokasi yang menjadi perhatian warga meliputi kawasan Tanjung Buluh, Riam Batang, hingga Desa Sebabas. Masyarakat mempertanyakan legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan di sepanjang kawasan tersebut karena sempadan sungai merupakan kawasan yang memiliki ketentuan perlindungan tersendiri.
Warga meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah aktivitas perkebunan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
IUP Diduga Masuk Permukiman dan Rumah Adat
Persoalan lainnya berkaitan dengan batas areal perizinan perusahaan yang menurut masyarakat diduga masuk ke kawasan permukiman warga dan rumah adat.
Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan antara PT Arvena Sepakat dengan masyarakat pemilik lahan. Warga mempertanyakan bagaimana batas perizinan perusahaan dapat mencakup kawasan yang selama ini menjadi ruang hidup dan bagian dari wilayah adat masyarakat.
Kirmanto menegaskan, terdapat sedikitnya empat persoalan utama yang hingga kini menurut masyarakat belum mendapatkan penyelesaian memadai, yakni persoalan sempadan sungai, kawasan permukiman, ketidakjelasan batas perizinan, serta dugaan aktivitas di kawasan hutan lindung.
“Kami tidak ingin Menteri ATR/BPN memberikan izin HGU karena masih banyak permasalahan di masyarakat. Terutama persoalan sempadan sungai, permukiman, izin yang tidak jelas, dan kawasan hutan lindung. Empat persoalan ini sampai sekarang belum mendapatkan penanganan yang jelas dari pemerintah,” tegasnya.
Pertanyakan Hasil Verifikasi Lapangan Dinas Perkebunan
Masyarakat juga mempertanyakan tindak lanjut hasil verifikasi lapangan yang sebelumnya dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Sekadau terhadap persoalan perkebunan PT Arvena Sepakat.
Warga menyebut pemerintah daerah telah melakukan peninjauan dan pembahasan bersama masyarakat. Namun, hingga 9 November 2026, mereka mengaku belum menerima kejelasan mengenai hasil verifikasi maupun langkah konkret yang akan diambil pemerintah.
Mereka meminta Bupati Sekadau dan dinas terkait menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar masyarakat mengetahui status lahan, batas perizinan, serta langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Menurut warga, kepastian tertulis sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan antara pemilik lahan dan perusahaan.
Desak Penegakan Hukum dan Minta Presiden Cabut Izin Perusahaan
Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat turut mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan.
Mereka menilai persoalan yang menyangkut kawasan sempadan sungai, lahan di luar perizinan, kawasan permukiman, hingga dugaan penggarapan hutan lindung seharusnya mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Kirmanto bahkan mempertanyakan keberanian aparat dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.
“Pertanyaan kami kepada pihak penegak hukum, apakah perusahaan itu tunduk kepada hukum atau justru hukum yang tunduk kepada perusahaan? Kalau perusahaan tunduk kepada hukum, mengapa sampai sekarang belum ada tindakan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masyarakat, mulai dari sempadan sungai, lahan di luar izin, kawasan permukiman, hingga persoalan sosial lainnya?” ujarnya.
Masyarakat juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi seluruh perizinan PT Arvena Sepakat. Bahkan, mereka mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, warga mengingatkan kembali komitmen pemerintah terkait pengembalian lahan perusahaan yang ditelantarkan kepada masyarakat, sebagaimana program yang mereka harapkan dari pemerintah pusat.
Mereka juga meminta pemerintah menentukan langkah penyelesaian terhadap lahan yang berada di luar areal perizinan perusahaan agar hak pemilik lahan mendapatkan kepastian.
“Kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat. Lahan yang diterlantarkan perusahaan agar dikembalikan kepada masyarakat, begitu juga lahan yang berada di luar izin perusahaan harus jelas bagaimana penyelesaiannya. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan menimbulkan rasa saling menyakiti antara masyarakat dengan pihak perusahaan,” kata Kirmanto.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin persoalan tersebut terus dibiarkan tanpa kepastian. Warga meminta Bupati, DPRD, pemerintah pusat, hingga Presiden benar-benar hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Kami meminta Presiden, Bupati, dan DPR agar memperhatikan masyarakat. Jangan hanya masyarakat yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah, tetapi ketika masyarakat menghadapi persoalan seperti ini, justru tidak mendapatkan perhatian. Jika tidak ada penyelesaian, kami bisa mengambil sikap, termasuk tidak lagi memberikan dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas dan perizinan PT Arvena Sepakat, serta memastikan tidak ada penerbitan HGU sebelum seluruh persoalan dengan pemilik lahan memperoleh penyelesaian yang jelas dan adil.


















