Pontianak – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat tidak akan pernah tuntas jika tidak ada keseriusan dari pihak Pertamina dalam melakukan pembenahan menyeluruh.
Menurut Herman, persoalan ini sebenarnya sederhana untuk diselesaikan apabila ada komitmen kuat dari manajemen. Namun, hingga kini, penanganan yang dilakukan dinilai masih bersifat reaktif.
“Penyimpangan distribusi BBM di Kalbar tidak akan pernah tuntas jika Pertamina tidak benar-benar serius membenahi dan melakukan penataan. Selama ini hanya reaktif, menyelesaikan kasus per kasus saat viral,” tegasnya.
Baca juga:DPO Ropi Terbit, Polres Ketapang Belum Beri Penjelasan
Ia menekankan bahwa akar persoalan harus dibenahi dari hulu kebijakan secara menyeluruh, mulai dari reformasi tata kelola vendor, penguatan sinergi penegakan hukum dengan kepolisian, hingga pembenahan integritas internal perusahaan.
“Akar masalah ini wajib dibenahi dari hulu kebijakan, mereformasi tata kelola kepatuhan vendor, serta memperkuat penegakan hukum yang konkret dan terukur. Yang paling penting adalah integritas internal Pertamina,” lanjutnya.
Herman juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan berbasis teknologi yang seharusnya menjadi alat utama pengendalian distribusi BBM. Ia menilai keberadaan sistem GPS dan monitoring depot justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Sangat aneh jika masih terjadi ‘kencing di jalan’, padahal semua armada memiliki GPS. Ini berarti pengawasan tidak berjalan atau ada pembiaran. Data ada, tapi tindakan preventif tidak dilakukan,” kritiknya.
Baca juga:KEJATI KALBAR SELAMATKAN RP115 MILIAR DARI KORUPSI TAMBANG, PENYIDIKAN TERUS BERGULIR
Ia menyebut, kelonggaran pengawasan dari hulu hingga hilir membuka ruang praktik koruptif dalam distribusi energi. Bahkan, langkah Pertamina yang baru bergerak setelah kasus viral dinilai mencerminkan lemahnya manajemen mitigasi risiko.
“Manajemen yang baik seharusnya bisa mendeteksi deviasi rute truk melalui GPS sebelum masyarakat memergokinya, bukan setelah viral,” ujarnya.
Terkait video viral pemindahan BBM dari mobil tangki ke kendaraan lain, Herman menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar ulah oknum di lapangan, melainkan indikasi lemahnya sistem secara keseluruhan.
“Ini bukan sekadar kenakalan oknum, tapi bentuk lemahnya integritas, lemahnya penegakan hukum, dan longgarnya pengawasan kebijakan publik dalam tata niaga energi,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, ia menilai penanganan dengan sanksi administratif internal saja tidak lagi memadai. Diperlukan keterlibatan lembaga pengawas eksternal untuk mengusut persoalan ini secara menyeluruh.
“Sudah saatnya BPK dan Kejaksaan Agung turun melakukan pemeriksaan investigatif menyeluruh terhadap manajemen penyalur energi di Kalbar,” katanya.
Menurutnya, jika sistem digitalisasi yang telah menghabiskan biaya besar tetap gagal mencegah penyimpangan, maka yang harus diperiksa bukan hanya oknum di lapangan, melainkan komitmen dan integritas seluruh jajaran pengelola distribusi energi.
“Langkah ini penting untuk membuktikan kepada masyarakat, apakah Pertamina benar-benar korban atau justru ada kelemahan sistemis yang dipelihara di dalam tubuhnya sendiri,” pungkas Herman.
Respon (2)