KUBU RAYA — Pidato presiden RI dilanggar,Dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, memantik sorotan serius karena dinilai bertentangan langsung dengan penegasan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca juga:Polres Sekadau Tahan Tersangka Kasus Dugaan Penyebaran Konten Pornografi
Dalam pidatonya saat meresmikan Museum Pahlawan Buruh Indonesia Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo menegaskan bahwa aparat penegak hukum, termasuk TNI, tidak boleh terlibat dalam praktik ilegal, apalagi menjadi pelindungnya.
“Saya ulangi seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi, jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang beking penyelewengan,” tegas Prabowo.
Baca juga:Dugaan peredaran narkoba di Ketapang seret tiga oknum polisi aktif
Presiden juga menekankan pentingnya integritas aparat sebagai pelayan rakyat.
“Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan kepolisian, saya lihat,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan kuat bahwa aparat negara wajib berdiri di garis depan melindungi kepentingan rakyat. Namun, dugaan keterlibatan oknum anggota TNI di wilayah Kodam XII/Tanjungpura dalam praktik penimbunan solar subsidi di Kubu Raya justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Jika dugaan itu terbukti, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga diduga kuat membangkangi instruksi dan arah kebijakan Presiden.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menilai kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat sekaligus pengabaian terhadap mandat negara.
“Persoalan penyimpangan solar bersubsidi ini adalah skandal yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi. Solar subsidi itu hak rakyat kecil—sopir truk, petani, dan nelayan,” tegas Herman.
Baca juga:Pengamat Hukum Desak Pengusutan Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi oleh Oknum TNI di Kubu Raya
Ia menilai dugaan penimbunan dan penguasaan solar subsidi dalam jumlah besar merusak langsung sendi ekonomi masyarakat kecil. Lebih jauh, jika melibatkan oknum aparat, kondisi tersebut memperparah krisis kepercayaan publik.
“Kok tega-teganya ada dugaan ditimbun di gudang, apalagi jika benar melibatkan oknum aparat. Ini jelas mengkhianati rakyat kecil,” ujarnya.
Herman juga menyoroti dugaan upaya pembungkaman terhadap jurnalis yang mengungkap kasus tersebut. Ia memberikan apresiasi terhadap sikap wartawan yang menolak intervensi.
Baca juga:Polres Sekadau Tahan Tersangka Kasus Dugaan Penyebaran Konten Pornografi
“Integritas jurnalis kita luar biasa. Mereka menolak suap mentah-mentah. Ini bukti pers masih punya taring dan harga diri,” katanya.
Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi komitmen aparat di daerah dalam menjalankan instruksi Presiden. Publik menanti langkah tegas untuk memastikan bahwa seruan Presiden tidak berhenti sebagai pidato, tetapi benar-benar ditegakkan di lapangan.
