KUBU RAYA – Kasus Dugaan penimbunan BBM solar bersubsidi di kawasan Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, kian menjadi sorotan publik. Kasus ini tidak hanya mengungkap indikasi penyimpangan distribusi energi, tetapi juga menyeret dugaan keterlibatan oknum aparat yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Temuan aktivitas mencurigakan di gudang milik SN memicu dugaan praktik penimbunan solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Di tengah kondisi sulitnya warga mendapatkan BBM subsidi, praktik semacam ini dinilai sangat melukai rasa keadilan.
Informasi di lapangan bahkan mengarah pada dugaan keterlibatan dua komandan satuan dari lingkungan Kodam XII/Tanjungpura. Kecurigaan tersebut menguat setelah media online Corong Kasus News mempublikasikan laporan investigasi pada Rabu (3/6/2026).
Tak lama setelah pemberitaan terbit, seorang oknum anggota TNI berinisial SNY yang menjabat sebagai Komandan Denintel mendatangi rumah pimpinan umum media tersebut. Dalam pertemuan singkat itu, SNY diduga meminta agar pemberitaan terkait kasus penimbunan solar subsidi diturunkan.
Baca juga;Pemerintah Pastikan Pergantian Pimpinan BGN Tak Ganggu Pelaksanaan Program MBG
Situasi semakin menguatkan dugaan intervensi ketika SNY kemudian menghubungi kembali dan meminta pimpinan media mengambil sesuatu dari dalam mobilnya yang diduga berupa uang. Tawaran tersebut ditolak.
Tidak berhenti di situ, pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, empat orang dari satuan Kavaleri kembali mendatangi lokasi yang sama. Mereka juga menyampaikan permintaan agar pemberitaan tidak dilanjutkan, bahkan disertai dugaan upaya pemberian sejumlah uang untuk menghentikan publikasi.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan kekhawatiran serius terkait upaya pembungkaman kerja jurnalistik sekaligus mempertegas dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Publik pun mendesak Pangdam XII/Tanjungpura untuk segera turun tangan dan mengambil sikap tegas. Penindakan tanpa pandang bulu dinilai penting demi menjaga marwah institusi TNI dari ulah segelintir oknum.
“Jangan sampai karena setitik tinta, rusak susu sebelanga. Jika benar ada oknum yang terlibat, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah satu sumber.
Ketegasan Pangdam dinilai menjadi ujian penting dalam menjaga integritas institusi. Langkah cepat, transparan, dan tanpa kompromi diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik serta memberikan efek jera.
Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh BBM subsidi, segala bentuk penyimpangan, terlebih yang melibatkan aparat, tidak dapat ditoleransi. Penegakan hukum yang adil menjadi tuntutan utama agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
