Bupati Ketapang Alexander segera mengambil langkah cepat untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi warga Kecamatan Sungai Laur.
Baca juga:BGN di Unhan RI: Ketahanan Gizi Kini Menjadi Pilar Baru Pertahanan Nasional
Desakan itu muncul setelah SPBU 64.788.16 tidak beroperasi akibat proses hukum terkait dugaan pelanggaran tata kelola penyaluran BBM oleh pemilik SPBU.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan. Namun, kondisi tersebut memicu dampak luas bagi masyarakat. Warga kini menghadapi hambatan mobilitas, distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga aktivitas pertanian dan ekonomi.
Baca juga:BGN di Unhan RI: Ketahanan Gizi Kini Menjadi Pilar Baru Pertahanan Nasional
Selain itu, kondisi geografis Sungai Laur memperparah situasi. Jarak antarpermukiman yang cukup jauh membuat warga kesulitan memperoleh BBM dari wilayah lain. Dalam surat resmi tertanggal 9 Juni 2026, Bupati Ketapang meminta Pertamina segera menghadirkan solusi sementara agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengganggu proses hukum yang berlangsung. “Kami meminta langkah penanganan segera guna memastikan kebutuhan BBM masyarakat Sungai Laur tetap terpenuhi dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perun
Baca juga:Maraknya Peti dipenjawaan pihak desa, dan APH terkesan tutup mata, dan pembiaran,
Pemerintah daerah berharap respons cepat dari Pertamina mampu menekan dampak krisis BBM di wilayah tersebut, sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat.
