KUBU RAYA – oknum TNI Kodam Dugaan penyimpangan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di wilayah Lintang Batang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, terus menuai sorotan tajam. Kasus yang menyeret oknum anggota TNI berinisial SNY itu kini menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul indikasi intervensi terhadap kerja jurnalistik.
Sejumlah pejabat di lingkungan Kodam XII/Tanjungpura telah mengetahui persoalan tersebut sejak mencuat ke publik. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, respons yang muncul justru dinilai tidak substansial dan cenderung mengalihkan fokus dari inti persoalan.
Publik menilai, perhatian seharusnya diarahkan pada dugaan keterlibatan oknum TNI tersebut dalam praktik penyimpangan BBM subsidi, bukan kepada pihak media yang mengungkap kasus.
Baca juga:Truk Kayu Ulin Ilegal Lolos di Sandai, Pengamat Sorot Dugaan Pembiaran Aparat
Jika terbukti melakukan pelanggaran di luar tugas pokok sebagai aparat negara, institusi terkait didesak menjatuhkan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.
Sorotan keras juga datang dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar. Ia menilai kasus ini sebagai skandal serius yang mencederai rasa keadilan dan merugikan masyarakat kecil.
“Persoalan penyimpangan solar bersubsidi yang viral saat ini adalah skandal yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa ditoleransi. Solar subsidi itu hak rakyat kecil—sopir truk, petani, dan nelayan yang sedang berjuang bertahan hidup,” tegas Herman.
Baca juga:Pengamat Soroti Lemahnya Fungsi Pengawasan Distribusi BBM di Kalbar
Ia menyoroti dugaan penimbunan dalam jumlah besar di gudang tertentu. Menurutnya, situasi tersebut akan semakin memprihatinkan jika benar melibatkan atau mendapat perlindungan dari oknum aparat.
“Kok tega-teganya ada dugaan penimbunan pada sebuah gudang, dan lebih miris lagi jika benar melibatkan serta mendapat bekingan oknum aparat. Kalau itu terjadi, jelas telah mengkhianati rakyat kecil,” ujarnya.
Herman juga mengkritisi adanya dugaan upaya pembungkaman terhadap jurnalis melalui permintaan penghapusan berita. Ia justru memberikan apresiasi terhadap sikap tegas insan pers yang menolak intervensi.
“Publik, khususnya warga Kubu Raya, patut memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada jurnalis kita. Integritas mereka luar biasa karena berani menolak suap mentah-mentah. Sikap ini membuktikan pers sebagai benteng kontrol sosial di Kalimantan Barat masih punya taring dan harga diri,” katanya.
Ia menegaskan bahwa solar subsidi memiliki peran vital sebagai penopang ekonomi masyarakat kecil, terutama di sektor transportasi, pertanian, dan perikanan.
“Solar subsidi memiliki mandat jelas sebagai penopang ekonomi rakyat kecil. Sopir logistik mengejar setoran harian, petani menggerakkan traktor demi ketahanan pangan, dan nelayan mempertaruhkan nyawa di laut untuk keluarga,” jelasnya.
Baca juga:Prajurit Yon Parako 466 & Arhanud 15 Pasgat Gelar Latihan Terjun Freefall di Bandara Supadio
Menurut Herman, penguasaan BBM subsidi untuk kepentingan sepihak bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk kejahatan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.
“Sangat ironis ketika masyarakat harus antre berjam-jam bahkan berhari-hari pada SPBU, sementara pihak lain justru menguasai ribuan liter BBM subsidi dalam gudang ilegal. Ini bukan sekadar pelanggaran, tetapi kejahatan kemanusiaan dan ekonomi yang tidak boleh ditoleransi,” pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan penimbunan solar subsidi mencuat dari aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di kawasan Lintang Batang. Temuan tersebut mengarah pada praktik distribusi energi yang diduga melanggar ketentuan.
Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah media online mempublikasikan laporan investigatif pada awal Juni 2026. Tak lama berselang, oknum TNI berinisial SNY yang menjabat sebagai Komandan Denintel diduga mendatangi pimpinan media dan meminta agar pemberitaan diturunkan.
Tidak hanya itu, terdapat dugaan upaya pemberian sejumlah uang kepada pihak media sebagai imbalan untuk menghentikan publikasi. Permintaan tersebut ditolak.
Pada malam harinya, beberapa orang yang disebut berasal dari satuan Kavaleri kembali mendatangi lokasi yang sama dengan permintaan serupa, bahkan disertai tawaran uang agar kasus tidak meluas ke publik.
Rangkaian peristiwa ini memperkuat dugaan adanya intervensi terhadap independensi pers sekaligus menambah tekanan publik agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus penyimpangan BBM subsidi tersebut secara transparan dan akuntabel.
